Program Studi

Program Sarjana | S1

Mempelajari politik, kebijakan publik, dan tata kelola untuk membentuk pemimpin serta analis yang kritis, adaptif, dan humanis.

Tentang Program Studi S1

Mambaca politik. Merancang perubahan.

Sekilas S1 DPP

Program Sarjana Politik dan Pemerintahan DPP Fisipol UGM mempelajari bagaimana kekuasaan, negara, pemerintahan, dan masyarakat saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa akan mempelajari berbagai isu seperti demokrasi, pemilu dan partai politik, kebijakan dan tata kelola pemerintahan, gerakan sosial, hingga hubungan antara negara dan masyarakat. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui penelitian, kerja lapangan, magang, pertukaran mahasiswa, dan berbagai kegiatan akademik lainnya.

Program ini umumnya ditempuh selama 3,5 tahun dan lulusannya memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.). Dengan kemampuan analisis, riset, komunikasi, dan pemahaman terhadap dinamika politik serta pemerintahan, lulusan memiliki peluang karier yang luas, antara lain sebagai analis kebijakan, aparatur pemerintahan, peneliti, konsultan politik, tenaga ahli, jurnalis, praktisi government relations, maupun bekerja di NGO, organisasi internasional, sektor swasta, dan berbagai bidang lainnya.

Akreditasi

Program Sarjana DPP diakui secara nasional dan internasional

LAMSPAK

Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi –  merupakan lembaga akreditasi mandiri yang berwenang melakukan akreditasi program studi di bidang sosial, politik, administrasi, dan komunikasi di Indonesia.

FIBAA

Foundation for International Business Administration Accreditation – merupakan lembaga penjaminan mutu dan akreditasi internasional yang menilai kualitas program pendidikan tinggi berdasarkan standar akademik dan mutu yang diakui secara internasional.

Terakreditasi Unggul

Periode 2025-2030

Terakreditasi Internasional

Periode 2022-2027

Profil Lulusan

Profil Lulusan

Peluang luas,
melampaui profesi politisi

Profil lulusan DPP FISIPOL UGM sangat luas dan tidak terbatas pada profesi politisi. Alumni berkarier di DPR, kementerian, media, praktisi, BUMN, hingga sektor riset. Kombinasi kemampuan analitis, komunikasi, governance, dan strategi membuka jalur karier yang beragam di Indonesia.

“

Kritis dalam berpikir, adaptif dalam bertindak, dan humanis dalam menggunakan pengetahuan.

Arah profil lulusan

Capaian Lulusan

Lulusan Prodi S1 DPP UGM diharapkan memiliki karakter dan kompetensi sebagai berikut:
  1. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika, mendorong inklusivitas dan kerjasama.
  2. Mampu menjelaskan teori dan konsep dasar dalam ilmu politik dan pemerintahan secara akurat.
  3. Mampu mengevaluasi fenomena berdasarkan perangkat teoritis dan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
  4. Mampu menerapkan teori dan konsep politik dan pemerintahan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan.
  5. Mampu menghasilkan karya yang menandai kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif.

Kompetensi

Lulusan DPP UGM dibentuk dengan kombinasi kompetensi:
  1. Pemahaman sistem politik nasional dan global
  2. Analisis kebijakan publik
  3. Tata kelola pemerintahan dan birokrasi
  4. Demokrasi, pemilu, partai politik, desentralisasi
  5. Riset sosial-politik berbasis data
  6. Kepemimpinan dan komunikasi strategis
  7. Negosiasi, advokasi, dan manajemen stakeholder
  8. Penulisan kebijakan dan naskah akademik
  9. Sensitivitas sosial serta keberpihakan pada nilai demokrasi dan kemanusiaan (“Humanizing Politics”)

Karir dan Masa Depan

Pemerintahan dan Birokrasi

  1. DPR Republik Indonesia
  2. Kementerian Dalam Negeri / Sosial
  3. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota
  4. ASN/PNS kementerian dan lembaga
  5. Bappeda, Inspektorat, Sekretariat Daerah

Politikus Praktisi dan Kepartaian

  1. Partai politik nasional
  2. Tenaga ahli legislatif
  3. Konsultan kampanye dan strategist politik
  4. Staf khusus kepala daerah / menteri
  5. Tim pemenangan pemilu

Media, Komunikasi, dan Public Affairs

  1. Jurnalis politik
  2. Editor isu publik
  3. Public affairs specialist
  4. Corporate communication
  5. Government relations officer
  6. Media analyst

BUMN dan Korporasi

  1. Manajemen stakeholder perusahaan
  2. Corporate affairs
  3. CSR dan sustainability
  4. Regulatory affairs
  5. Strategic communication

Riset, Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

  1. Dosen
  2. Peneliti politik
  3. Policy researcher
  4. Konsultan tata kelola
  5. Pegiat think tank
  6. Penulis kebijakan publi

NGO, LSM, dan Organisasi Internasional

  1. Demokrasi dan pemilu
  2. Antikorupsi
  3. HAM
  4. Pemberdayaan masyarakat
  5. Tata kelola desa
  6. Lingkungan dan kebijakan publik