Kuliah Kekuasaan dan Demokrasi berupaya menelaah perdebatan kontemporer demokratisasi di negara-negara “Selatan” (Global South) pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Upaya ini perlu dilakukan karena demokrasi bukan suatu konsep yang final. Sebagai konsep, dia ditemukan dan didefinisikan secara terus-menerus. Dinamika demokrasi umumnya berfokus pada bagaimana negara-negara dalam menyediakan peluang dan jaminan bagi rakyat kebanyakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan sosial yang paling mendasar. Perkembangan demokrasi di manapun menjadi logis dan relevan sejauh ia dibangun atas dasar kepentingan masyarakat luas sebagai sumber kedaulatan. Fungsi utama demokrasi adalah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun, kepentingan ini dimiliki oleh berbagai aktor yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang berbeda-beda. Penggunaan resources dari masing-masing aktor untuk mencapai kepentingan ini menimbulkan konflik yang pada akhirnya menciptakan kohesi dalam demokrasi. Dalam mata kuliah ini, kita melihat bagaimana konflik itu ditransformasikan dan dilihat sebagai bagian dari dinamika yang ada di masyarakat. Konflik menjadi landasan karakter demokrasi di suatu masyarakat terbentuk.

Kuliah Kajian Politik Indonesia akan membekali mahasiswa dengan pemahaman reflektif dan kritis atas perubahan dan kontinuitas politik yang berlangsung di Indonesia hingga periode saat ini. Dengan demikian, garis besar dari proses pembelajaran di mata kuliah ini adalah, pertama, menjelaskan peta dasar perspektif dan fokus kajian dalam lanskap politik Indonesia sebelum dan sesudah demokratisasi dengan mengacu pada perspektif negara, pasar, dan masyarakat sipil. Kedua, melatih keterampilan menganalisa beragam isu kebijakan sebagai ekspresi bekerjanya kekuasaan politik dengan menggunakan berbagai perspektif.

Kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengenali dan memahami cakupan gagasan serta konsep kekuasaan, serta beragam teori dasar dalam ilmu politik. Beragam teori ilmu politik ini memiliki fokus dan perspektifnya masing-masing, dan karenanya memiliki metode penelitian yang berbeda-beda untuk memahami praktik kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan terkait dengan mata kuliah Metode Penelitian di semester berikutnya.

Kuliah Kajian Politik Intermediary mendiskusikan bekerjanya kekuasaan di ranah intermediary. Ranah intermediary merupakan ranah yang menghubungkan antara ranah negara dan ranah masyarakat. Secara lebih spesifik, kuliah ini berfokus pada aktor-aktor yang saling berinteraksi di ranah intermediary, dengan mengenyampingkan ranah negara dan masyarakat. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ranah intermediary selalu bersinggungan dengan ranah negara maupun masyarakat. Kuliah ini akan mengeksplorasi sejumlah pertanyaan kunci, seperti: Siapa saja aktor di ranah intermediary? Mengapa dan bagaimana mereka hadir? Bagaimana strategi yang digunakan oleh aktor intermediary untuk mempertahankan eksistensinya? Dan bagaimana aktor ini beradaptasi dengan sistem yang ada? Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan analisa politik dengan melihat kasus-kasus yang ada.

Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami problematika, kerangka pikir, dan teknikalitas dalam mengelola persoalan publik (public affairs). Pengembangan wawasan, penguasaan teori, dan kecakapan analisis yang dilakukan melalui perkuliahan ini dimaksudkan sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan kepentingan publik melalui proses-proses politik yang niscaya terjadi. Keterlibatan ini dapat dilakukan di dalam domain negara, di dalam domain masyarakat, maupun melalui interaksi antara negara dengan masyarakatnya.

Meskipun penyelenggaraan mata kuliah ini tidak akan meninggalkan misi pengembangan kompetensi teknis-analitik mahasiswa, peserta diharapkan memiliki penguasaan konseptual-teoretik yang memadai untuk memahami proses governance maupun policy-making yang terjadi, baik yang potensial maupun yang nyata. Perkuliahan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman mahasiswa secara simultan terhadap bekerjanya proses policy-making dan proses governance.

Pada tataran konseptual, peserta akan diajak mengasah wawasan sehingga mampu menelaah secara kritis dan berpartisipasi dalam proses policy-making maupun reformasi governance. Pada tataran praksis, peserta diminta mengerjakan serangkaian tugas untuk mengasah keterampilan analitik yang diperlukan. Kinerja pembelajaran akan diukur dari keaktifan dan kualitas diskusi kelas, serta kualitas penulisan makalah.

Kuliah Metode Penelitian merupakan salah satu rangkaian dari paket kuliah Metodologi Ilmu Politik di Prodi S2 Departemen Politik dan Pemerintahan, yang dimulai pada semester 1 (Cakupan dan Metodologi Ilmu Politik), Metode Penelitian (Semester 2), dan pada semester 3 dan 4 (Seminar Penelitian). Ketiga kuliah ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menulis proposal penelitian dan menyelesaikan penulisan tesis di prodi ini sesuai target waktu. Setiap kuliah di atas terkait langsung dengan naskah proposal, rencana penelitian, dan penulisan hasil penelitian dalam bentuk tesis. Untuk mencapai hal tersebut, perkuliahan dirancang dengan menggunakan kombinasi kuliah dengan materi kelas dan pengawalan/mentoring proses penulisan proposal tesis (*coaching*), yang berbasis pada tema penelitian mahasiswa. Melalui empat rangkaian mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi magisternya dalam tiga atau empat semester. Sebagai rangkaian perkuliahan, ketiga mata kuliah tersebut dan output yang dihasilkan dari masing-masing mata kuliah digunakan sebagai bahan atau hasil untuk mata kuliah selanjutnya. Output dari mata kuliah Cakupan dan Metodologi Ilmu Politik digunakan sebagai awalan untuk mata kuliah Metode Penelitian, dan output dari Metode Penelitian digunakan untuk Seminar Penelitian. Oleh karena itu, output dari mata kuliah Metode Penelitian adalah naskah draft proposal dan *mock-up* seminar proposal.

Partai, pemilu, dan legislasi adalah perwujudan dari ikatan politik antara rakyat dan kebijakan. Partai merupakan entitas politik yang sangat penting dalam bekerjanya sebuah sistem politik yang demokratis. Pemilu sendiri merupakan mekanisme yang sangat vital bagi rakyat untuk memilih para pembuat kebijakan dalam konteks demokrasi perwakilan. Sedangkan legislasi adalah proses pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh parlemen. Adanya kesesuaian antara apa yang dikehendaki oleh rakyat dan apa yang menjadi kebijakan publik menjadi substansi dari relasi antara partai politik, pemilu, dan legislasi. Peserta mata kuliah ini diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami secara baik dan benar teori dan konsep dasar serta relasi dari partai politik, pemilu, dan legislasi. Lebih dari itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analitis yang kritis (*critical thinking*) dalam menerapkan teori dasar dan konsep kunci tersebut dalam mengamati fenomena partai politik, pemilu, dan proses legislasi.

Kuliah ini akan menggali peran masyarakat sipil dalam mendukung demokrasi, sekaligus mendorong peran aktif peserta kuliah, sebagai warga negara, dalam mempertahankan prinsip demokrasi, yakni kebebasan sipil (kebebasan berpendapat dan berasosiasi) di Indonesia. Ada kelompok pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam kuliah ini. Pertama, apa itu masyarakat sipil dan mengapa ia penting dalam gerakan demokrasi? Apa saja bentuk-bentuk operasi kerja masyarakat sipil? Bagaimana pengaruh global dalam gerakan masyarakat sipil di Indonesia? Apa kekuatan dan kelemahan masyarakat sipil di Indonesia? Dan bagaimana peran yang dapat kita jalankan sebagai warga dan elemen masyarakat sipil dalam melawan penurunan kualitas demokrasi?

Kuliah ini terbagi ke dalam tiga kerangka besar, yaitu desentralisasi fiskal, otonomi fiskal, serta memanfaatkan otonomi secara demokratis dan akuntabel. Namun demikian, sebelum memasuki isu ini, kuliah akan dimulai dengan diskusi tentang peran dan fungsi pemerintah daerah, serta bagaimana fungsi tersebut dijalankan. Diskusi ini sangat penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang apa fungsi dasar pemerintah, terutama fungsi ekonomi yang terkait dengan peran kebijakan fiskal. Sesi-sesi perkuliahan yang melihat keuangan daerah sebagai kebijakan nasional akan memfokuskan pada isu desentralisasi secara umum dan fungsi pemerintah pusat, serta desentralisasi fiskal dengan fokus kajian pada intergovernmental transfer, terutama teori dan kebijakan subsidi. Tatkala membahas tentang otonomi fiskal, fokus kajian diarahkan untuk mendiskusikan tentang orientasi kebijakan otonomi fiskal dalam kaitannya dengan persoalan pajak, retribusi, BUMD, dan pinjaman daerah. Lebih lanjut, ketika melihat keuangan daerah dari segi pemanfaatan yang bersifat demokratis dan akuntabel, sesi-sesi perkuliahan akan memfokuskan pada kebijakan yang terkait sistem penganggarannya, seperti isu tentang anggaran yang berbasis kinerja.

Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah mengantarkan mahasiswa untuk menelaah dan memahami relasi timbal balik antara seperangkat kebijakan global yang mengatur kebijakan di tingkat lokal dan sebaliknya. Mata kuliah ini diawali dengan memberikan gambaran tentang norma global dan politik lokal. Perkembangan sistem politik, ekonomi, dan budaya di suatu daerah tidak terlepas dari dinamika global, dan juga berlaku sebaliknya. Dinamika dan hasil politik di seluruh dunia telah berubah seiring dengan adanya globalisasi, pola-pola baru mobilitas manusia, dan perkembangan jaringan sosial transnasional. Proses politik baru ini berakar pada komunitas dan jaringan yang tidak dibatasi oleh letak geografis. Selain itu, hubungan antara “global” dan “lokal” telah semakin kabur seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, pertukaran antara global dan lokal tidak hanya terjadi dalam bentuk material, tetapi juga terjalin dalam bentuk gagasan yang melampaui sekat-sekat yurisdiksi.

Sistem desentralisasi di Indonesia mengacu pada proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Mereka juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan keamanan dalam lingkup wilayah mereka. Namun dalam penerapannya, distribusi kekuasaan dari pusat kepada lokal patut kita gali ulang mengingat beragam risiko muncul. Semisal berkaitan dengan kecemburuan daerah dan sebagainya. Risiko politik dalam level lokal merujuk pada potensi gangguan atau ketidakpastian yang timbul dari faktor politik di tingkat komunitas, kota, atau wilayah tertentu. Ini mencakup situasi di mana perubahan dalam kebijakan pemerintah setempat, dinamika politik internal, atau konflik antara kelompok-kelompok lokal dapat mengganggu aktivitas roda pemerintahan. Mengelola risiko politik dalam level lokal memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik, kebijakan pemerintah setempat, dan kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup diversifikasi operasi, pemantauan terhadap perkembangan politik dan hukum, serta membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul. Atas dasar itu, mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa untuk dapat memiliki daya serta perspektif analisis untuk melihat variabel risiko beserta penanggulangannya.

Climate change is one of the most important and contentious issues in global politics in the 21st century. It is a long-term process involving both natural and anthropogenic factors. Yet, currently, the scale and speed of climate change have been increasing in extensive and rapid ways. Climate change has led to global warming, which is “… largely the result of emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases from human activities including industrial processes, fossil fuel combustion, and changes in land use, such as deforestation” (Calvello, 2009). It has produced serious impacts on human life and is expected to change global environmental politics. This process has brought various social, economic, and political consequences that need to be explored further. Various kinds of actions have been taken to address global climate change involving actors across scales, territories, and institutions through multilevel governance processes. Research on climate change has been extensive, but much of it focuses on macrophysical features and, to a lesser extent, macrosocial features. This course is designed to understand the politics of climate change in the context of multilevel governance, linking macrophysical, macrosocial, and microsocial features of global climate change.

The growing commodification of nature—through the practices of extraction, conservation, agricultural expansion, etc.—has led to more extensive and intensive natural resource-related conflicts in many parts of the world. Natural resource conflicts are phenomena related to disputes and disagreements over access to, use, and control of natural resources. These conflicts arise when there are unequal power relations, not only in the allocation and distribution of resources but also in decision-making processes. There are two dimensions involved in this process. The first dimension relates to access to and control over resources on which actors depend, while the second dimension relates to the ability to participate, rights, identity, and recognition. Although conflicts are inherent and always exist in every society, they can often be managed and resolved through continuous negotiation. This course will discuss how policies and interventions within certain institutional frameworks may contribute to preventing, reducing, or escalating natural resource conflicts.

Political ecology explores and discusses the political dynamics surrounding material and discursive struggles over the environment (Bryant, 1998). This course introduces key concepts and theoretical frameworks of the multidisciplinary field of political ecology. We seek to understand the interrelations between environmental change and social, political, and economic factors, particularly how socio-environmental processes affect control, access, and use of resources, and vice versa.

The outcome of this course is not only to develop students’ analytical skills to understand the role of power and politics in shaping the relations between humans and their environments but also to gain insight into problems, challenges, and potential solutions related to environmental struggles. To achieve these objectives, this course will be divided into six main topics:

1. Core concepts and key debates in political ecology;
2. Economic systems and commodification of nature;
3. Governing nature: the role of environmental knowledge, discourse, and ideology in struggles over resources;
4. Space and scale in political ecology;
5. Resource ownership, access, and use;
6. Everyday struggles within communities.

Learning methods will combine both in-class and field trip experiences.

The purpose of this course is to explore the relationship between rights, policies, and management in resource governance. This course particularly examines the concept and political aspects of property-rights regimes in natural resources, as well as the extent to which these concepts have been translated and implemented in various policies and management practices related to resource sectors over time. The course highlights that property rights regimes, including policies and management, are inherently political, defining the meaning and scope of property rights. It also discusses how these rights have been exercised and benefited capable actors within specific political structures and relationships (capability to access), especially in the context of the current global changes in energy transition and climate change.

While many countries in the world, including those in the Asia and Pacific region, have ratified the Universal Declaration of Human Rights (HR), the facts show that human rights problems persistently occur. The enforcement of HR global values cannot be separated from domestic contexts, values, and policies. There have been debates among Asian leaders regarding the compatibility of HR values with domestic values. The transformation of global economics, development, and environmental issues also influences the (mis)implementation of HR values due to the dynamic interests of various actors. This class aims to analyze the current realms of human rights in the Asia Pacific region. While the speakers in this class will likely discuss the cases of Indonesia, participants are welcomed to add a comparative perspective from other countries or other cases. There will be several thematic issues to discuss in the class. First, the position and struggles of marginalized and vulnerable groups for protection and recognition of their rights. Second, the economic and social rights in the context of development, energy transition, and climate change. Third, the political rights in the context of democratic governance, clean government, and electoral politics.

Students will first look at theories, concepts, and methods in understanding the norms and mechanisms of human rights and democracy by using different perspectives, especially the legal and political perspectives, among others. These subjects will serve as the foundation for the following sessions that explore the condition of human rights and democracy in countries in this region. This course will also cover critical contexts in human rights and democracy, including democratic stagnation and regression, as well as sustainable development agendas. It will provide opportunities to discuss specific issues related to vulnerable groups: children, women, people with disabilities, minority groups, and others. These discussions will include issues of freedom of expression, gender, religion, culture, labor, and the agrarian sectors. In the final sessions, the course will address the future of human rights and democracy in this region.

Setelah melakukan penelitian, mahasiswa program studi S2 Ilmu Politik harus menyusun hasil penelitiannya dalam bentuk monograf untuk diujikan. Mata kuliah ini didesain untuk memfasilitasi mahasiswa dan membantu dosen pembimbing dalam proses penulisan laporan tersebut. Output utama yang diharapkan dari peserta adalah adanya naskah tesis penuh yang, sekiranya diujikan pada hari itu, setidaknya sudah memiliki formulasi tesis, presentasi argumen, dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta sistematika dan penulisan naskah yang memenuhi kriteria karya ilmiah. Perkuliahan ini dilakukan dengan metode project-based learning, di mana penulisan naskah monograf masing-masing mahasiswa sebagai proyek utamanya. Selain menuliskan penelitian masing-masing, mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan feedback dan saran konstruktif dari dosen pengampu maupun rekan sejawat dengan sistem peer review. Melalui peer review, mahasiswa diharapkan mengembangkan skill untuk menilai manuskrip akademik secara kritis dan saling belajar dari topik, kelebihan, dan kelemahan rekan sejawat.