Multi-Stakeholder Collaboration: Political and Technical Solutions Offered by the Bulaksumur Roundtable Forum in Managing the Dilemma of Decentralization and Sustainability.
Yogyakarta, 9 Agustus 2024 – Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) melalui Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS) hari ini menyelenggarakan Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) di Balai Senat UGM. BRF menjadi bukti keseriusan DPP UGM dalam mengawal transformasi desentralisasi dalam mengelola dilema pembangunan berkelanjutan.
Dalam pengantar diskusi, Abdul Gaffar Karim, Chairperson Bulaksumur Roundtable Forum menyatakan, “Yang mungkin tidak selalu kita sadari adalah: Tidak semua hal baik bisa mendukung hal baik lainnya. Kadangkala, hal-hal baik bisa saling menjadi dilema.” Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan dari Prof. Purwo Santoso, “Gagasan sustainability ini rumit, antara berkah dan petaka.”
Dengan mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik tertentu, kebijakan yang diterapkan dapat lebih spesifik dan efektif. Selain itu, perlu dilakukan review berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip sustainability.
Prof. Haryanto, ahli politik lokal UGM menyatakan, “Kita bisa coba mengkombinasikan desentralisasi simetris dan asimetris. Daerah berdasarkan potensi dan kondisi obyektif dikelompokkan dengan indikator tertentu, dan kebijakan desentralisasi diterapkan berdasarkan tipologi daerah.”
“Bisa juga berupa kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat-daerah dengan dasar saling-percaya,” tambah Haryanto.
Drs. Syarmadani, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, mengungkapkan, “Forum multi-pihak berfungsi membuka dialog untuk membuka pilihan-pilihan bagi pengambilan keputusan. Swasta dapat memberikan dukungan, iptek, dan inovasi.”
Thomas Umbu Pati, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, “IKN disebut sebagai ‘loncatan peradaban’ – pemerintahan hybrid, kewenangan pemda diserahkan kepada otorita. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kontestasi kewenangan antar-lembaga pemerintahan. Otoritas ini perlu diterapkan dengan catatan: akuntabilitas, inklusif, green, resilience, sustainable.”
Neneng Goenadi, County Managing Director, Grab Indonesia, menekankan, “Dalam konteks keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, transformasi adalah sesuatu yang esensial. Teknologi berkembang cepat sekali, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah dan industri untuk belajar bersama-sama agar kita tetap relevan dengan segala perubahan. Dengan perubahan yang sangat dinamis, maka pendekatan normatif menjadi lebih baik daripada preskriptif. Karena peraturan yang terlalu preskriptif dapat menghambat inovasi industri.”
Sedangkan menurut Silverius Oscar Unggul, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN, “Hilirisasi perlu diimbangi dengan huluisasi yang mungkin ini adalah kekuatan Indonesia di masa depan. Regenerasi bahan baku. Hutan dengan meregenerasi penanaman.”
Bulaksumur Roundtable Forum kali ini menawarkan solusi praktis dan solusi teknis. Solusi politis, perlu didorong green leadership dan kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat-daerah serta pemerintah, bisnis, dan masyarakat dengan dasar saling-percaya. Solusi teknis dengan pembagian tipologi daerah, untuk mengkombinasikan kebijakan simetris dan asimetris.
“CoPPS memfasilitasi komunikasi multipihak untuk mengelola dilema, dan mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi hijau dan biru,” kata Ian Agisti, Program Lead CoPPS. “Dengan strategi Green Leadership, Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) akan menjadi program pembuka,” tambahnya.
Bulaksumur Roundtable Forum akan menjadi program reguler, yang berfokus pada keberlanjutan dan akan menghadirkan high level discussion forum dari berbagai sektor.
Narahubung
Endah Ayuning R
endahayuning@mail.ugm.ac.id
082245313792
Sekilas Tentang CoPPS
CoPPS (Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability) merupakan sebuah inisiatif Departemen Politik Pemerintahan UGM dan Pares yang bertujuan untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong dan mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia. Dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa, CoPPS fokus pada sektor ekonomi hijau dan biru. Strategi yang dipakai adalah kolaborasi dan green leadership. Bulaksumur Roundtable Forum merupakan flagship program yang berfokus pada high level discussion.
Sekilas Tentang Departemen Politik Pemerintahan UGM
Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) adalah nama baru yang digunakan sejak Januari 2016. Penamaan baru ini terkait dengan proses restrukturisasi kelembagaan di Universitas Gadjah Mada, khususnya pengelompokkan ulang program studi pasca sarjana mengikuti disiplin keilmuan. Prodi dengan disiplin yang sama, baik di tingkat S1, S2 dan S3 dikelompokkan menjadi satu dan menjadi bagian dari satu departemen. Setelah proses restrukturisasi 2010, DPP mengelola Program S2, dengan lima konsentrasi (Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Politik Indonesia, Tata Kelola Pemilu, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Hak Azasi Manusia dan Demokrasi), serta program S3 Ilmu Politik.
Sebelum nama baru ini, DPP bernama Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) 2010 sampai dengan 2016, dan sebelumnya Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) antara tahun 1955 sampai dengan 2010.
Sekilas Tentang Pares
Pares adalah komunitas dinamis yang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan mendesak masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi. Pares menyatukan berbagai suara dari pemerintah, masyarakat sipil, bisnis, dan akademisi untuk mengembangkan serta menerapkan solusi praktis.
Fokus utama Pares adalah advokasi kebijakan, inklusi, dan penguatan literasi politik. Pares bekerja lintas berbagai isu, termasuk: kebijakan publik, pelayanan publik, pemilu, tata kelola teknologi dan masyarakat digital, lingkungan, dan sumber daya alam.