Cikal bakal DPP berawal dari didirikannya Akademi Ilmu Politik (AIP) di Yogyakarta pada Tahun 1947. Pendirian AIP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi di Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Departemen Penerangan pada masa revolusi kemerdekaan.

Beberapa tahun setelah berdirinya, AIP diintegrasikan ke dalam Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada Tahun 1949. Dalam perkembangannya, jurusan-jurusan yang ada di AIP seperti Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hubungan Internasional dan Publisiteit (Komunikasi) digabungkan ke dalam Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (HSP, 1949), hingga bergabung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Tahun 1955.

Jurusan Ilmu Pemerintahan sendiri, di tahun-tahun selanjutnya mengalami krisis akibat sulitnya kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Bahkan, jurusan ini sempat vakum untuk beberapa waktu pasca-peristiwa 1965 akibat polemik politik yang mempengaruhi internal JIP. Hingga pada akhirnya, Jurusan Ilmu Pemerintahan bisa bangkit kembali dan berkembang hingga sekarang.   Sebagai sekolah politik dan pemerintahan tertua, proses penguatan tenaga pengajar dan pembenahan kurikulum terus dilakukan, termasuk menata kajian politik dan pemerintahan secara komprehensif. Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) juga mengalami perubahan nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP), dan baru saja di Tahun 2015 resmi berganti kembali dengan nama Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP). DPP telah menjadi bagian dari perkembangan keilmuan politik dan pemerintahan serta turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kini DPP UGM menjadi salah satu kiblat bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan di Indonesia.