Keberhasilan DPP dalam bidang riset dan penelitian tidak lepas dari dukungan yang diterimanya dari berbagai lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

RISET

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada

Daftar Mitra

Lembaga yang telah atau sedang menjalin kerjasama dengan DPP antara lain: pertama, mitra internasional: Natural Resource Governance Institute (NRGI), University of Oslo, Universitas Adger, Universitas Utara Malaysia, International IDEA, Norwegian Embassy di Jakarta, Overseas Development Institute (ODI), World Bank Institute, United Nations Development Programme, International Republican Institute (IRI), ISEAS Singapore, Australian National University, Kedua, di Tingkat Nasional: Departemen Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, Badan Pembangunan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Yayasan TiFA, SMERU, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Democratic Reform Support Program (DRSP), dan United States Agency for International Development (USAID).

Ketiga, Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi (Yogyakarta, Disdiklat Jawa Timur, Kalimantan Tengah), Pemerintah Kota/Kabupaten (Yogyakarta, Bantul, Sleman, Sorong Selatan, Samosir, Morowali, Pacitan, Lampung Barat, Kapuas, Pulang Pisau , Tidore Kepulauan, Lombok Timur, Puncak, Boven Digoel, Flores Timur, Biak Numfor, Wonosobo, Blitar, Purworejo, Grobokan, dan Magelang), DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten (Maluku Utara, Sorong Selatan, Riau, Karangasem, Kaimana, Banjarnegara , Aceh, Halmahera Tengah, Lombok Barat, Sampang), dan Pemerintah Daerah Mentawai. Mitra lainnya antara lain LSI, Badan Penelitian Pembangunan Daerah (P3D) Yogyakarta, APEKSI, ADEKSI, dan RRI Jogja. Bagan berikut menunjukkan mitra yang telah bekerja dengan DPP sejak tahun 2001.

Pedoman Umum

Sebuah unit penelitian dan publikasi yang dibentuk oleh DPP, PolGov adalah lembaga penelitian departemen. Sejak tahun 2016, PolGov membagi kegiatan riset ke dalam lima topik kajian, yaitu; “Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi”, “Tata Kelola Sumber Daya”, “Tata Kelola Pemilu” dan “Tata Kelola Perbatasan”, dan “Politik Desentralisasi”. Kelima topik tersebut ditempatkan sebagai kerangka teoritis untuk menentukan lokus kajian yang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan realitas politik kontemporer di Indonesia. Berikut rincian ide dari lima topik kajian tersebut:

  1. Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi
    Melalui topik kajian “Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi”, PolGov mengkaji secara kritis capaian dan tantangan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Seluruh riset dalam topik juga memiliki dimensi praktis, yakni mendukung kerangka besar gerakan demokrasi dengan memastikan demokratisasi berjalan menuju arah yang substantif untuk menyejahterakan seluruh rakyat  tanpa  terkecuali. PolGov mengembangkan pemahaman paradigmatik mengenai demokrasi dalam konteks Indonesia dengan pendekatan empiris mengkaji persoalan mana yang menjadi bagian dari keputusan demokrasi atau dipolitisasi oleh elemen pro-demokrasi. PolGov juga menawarkan model demokrasi alternatif melalui isu, kepentingan dan organisasi; serta berbagai bentuk deliberasi sebagai tawaran alternatif demokrasi liberal.
  2. Tata Kelola Sumber Daya
    Untuk topik “Tata Kelola Sumber Daya” saat ini PolGov memfokuskan diri pada Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif – minyak, gas, minerba, dan kehutanan – yang harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan aspek ketahanan energi (energy security), kesejahteraan sosial (social welfare), dan keberlanjutan (sustainability). PolGov mengupayakan studi tata kelola sumberdaya ekstraksi dari hal yang sangat paradigmatik, yaitu: menelusuri sejauh mana gagasan ekstraksi menjadi nalar public yang   hegemonik, menggerakkan pembangunan ekonomi, dan mengkondisikan seluruh aktivitas ekonomi dan sosial yang ada.  PolGov mengupayakan mencari terobosan keilmuan dengan mencoba menghubungkan gagasan good governance dengan tata kelola sumberdaya ekstraksi yang lebih politis, berusaha membongkar nalar ekstraktivisme dan mencari jalan yang melampaui (beyond) ekstraktivisme. 
  3. Tata Kelola Pemilu
    PolGov telah lama menaruh perhatian khusus pada topik “Tata Kelola Pemilu” terutama pasca reformasi, mulai dari isu tata kelola demokrasi elektoral (pemilu), hingga kajian aspek politik yang bekerja di luar prosedur kepemiluan. Dalam topik ini, PolGov mengkaji pola relasi kuasa yang muncul di seputar perhelatan pemilu. Serangkaian riset dalam topik ini menawarkan pendekatan dan model analisis tata kelola pemilu dengan kacamata yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan mengelaborasi praktik yang berkontribusi pada terbentuknya hybrid/defective democracy di Indonesia, PolGov berupaya memaparkan ragam relasi kuasa di antara para aktor di balik panggung pemilu. 
  4. Tata  Kelola  Perbatasan
    Dalam  topik  “Tata  Kelola  Perbatasan”,  PolGov  berupaya  untuk mengisi celah  pengetahuan pada kajian pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia. Selama ini, kajian lintas-batas di Indonesia belum mendapat perhatian yang luas, baik  dari komunitas akademis maupun pembuat kebijakan. Kawasan perbatasan cenderung terbengkalai karena dianggap sebagai halaman belakang negara yang operasionalisasi terhadap tata kelola lintas batas belum  menjadi prioritas.  Padahal, perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa. PolGov membangun frameworks tata kelola lintas perbatasan (cross-border governance) yang berbasis pada pemetaan pengetahuan yang telah ada dan berdasarkan realitas lapangan. Kajian ini menawarkan transformasi paradigmatik dalam mendefinisikan dan memperlakukan perbatasan, yaitu transformasi dari paradigma hard border ke soft border.
  5. Politik Desentralisasi
    Pada topik kajian “Politik Desentralisasi”, PolGov mengedepankan pemahaman konteks  daerah  yang  diletakkan dalam kerangka kepentingan  yang  lebih luas,  yaitu kepentingan masyarakat daerah  dan pemerintah nasional. Di level pemerintah pusat, PolGov mengkritisi, menggagas, dan mengusulkan perbaikan format kebijakan desentralisasi yang lebih solutif untuk Indonesia. Sementara itu, di level pemerintah daerah, PolGov aktif  dalam kegiatan riset, pelatihan, dan  advokasi terkait persoalan desentralisasi politik dan pemerintahan. Sejumlah tema kajian yang dilakukan PolGov pada topik ini adalah pemekaran daerah  otonom baru, desentralisasi asimetris, status keistimewaan daerah, penguatan kelembagaan dan  aparatur  pemerintah daerah,  perumusan dan  pengusulan arah  pengembangan pemerintah daerah,  dan  arah  kebijakan desentralisasi pemerintah nasional.